Sudah Bisa Ditebak, Pemerintah Bakal Lebih Pro Pengembang



Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menolak keputusan pemerintah untuk kembali mlanjutkan pembangunan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Koalisi menilai, alasan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menteri KLHK Siti Nurbaya yang ingin mencabut morato­rium Pulau G tidak transparan, tidak konsisten, tidak patuh pada peraturan hukum, dan tidak berpihak kepada perlindungan nelayan dan pemulihan lingkun­gan hidup.

Manajer Kampanye Pesisir, Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Ony Mahardika menyebutkan, keputusan pencabutan mora­torium sangat berbeda dengan apa yang telah diputuskan pada 30 Juni 2016 dimana Menko Kemaritiman mengumumkan telah terjadi pelanggaran berat atas pembangunan Pulau G. 

Saat itu rekomendasi memu­tuskan pembangunan pulau G tidak dilanjutkan. "Alasannya sangat jelas pembangunan pu­lau G telah berdampak kepada kehidupan nelayan, menambah beben kerusakan lingkungan, terganggunya PLTU, dan proses perizinan yang melanggar hu­kum," katanya, kemarin.

Koalisi sejak awal telah mencurigai kehadiran Luhut Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman akan kembali melan­jutkan proyek reklamasi. Hal ini ditunjukkan dengan proses pasca keputusan motatorium yang tidak transparan dan tertutup dengan rapat seluruh informasi pembahasan reklamasi. 

"Pemerintah tidak pernah mel­ibatkan pihak-pihak yang meno­lak reklamasi selama prosesmoratorium," ujar Ony. 

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari organisasi nelayan, akademisi, ma­hasiwa, perempuan dan aktivis lingkungan hidup tidak pernah didengar pendapatnya. Berbagai surat penolakan reklamasi, ber­bagai upaya informasi publik tidak pernah direspon, ini adalah sikap negatif dari pemerintah kepada masyarakat. 

Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Simamora, menambahkan koalisi mengingatkan kembali kepada pemerintah dampak buruk yang telah dan akan terjadi apabila reklamasi kembali dilanjutkan. Dampak buruk tersebut tidak hanya dirasakan didaerah reklamasi namun didaerah asal pengambi­lan material. 

"Kami memperkirakan akan terjadi kembali muncul konflik agraria, kerusakan lingkungan, krisis iklim dan pemiskinan kepada nelayan," katanya. Pasca diberhentikannya reklamasi, koalisi mendapatkan fakta adan­ya peningkatan hasil tangkapan ikan dan budiday kerang hijau, yang tentunya berdampak positif kepada kehidupan nelayan.

Terkait rencana pencabutan moratorium Pulau G, pihaknya masih memastikan langkah-langkah yang akan dilakukan atas keputusan pencabutan mor­atorium.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan moratorium reklamasi Pulau G Teluk Jakarta akan segera dicabut pekan ini. "Sudah ra­pat. Tidak ada lagi komplain dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta DKI," katanya di Jakarta, Senin (2/10) lalu.

Menurut Luhut, semua masalah sudah diatasi semua pihak secara teknis. Sedangkan pembangu­nan teknologi guna mencegah dampak buruk reklamasi Pulau G dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) dibiayai pengembang, yakni PT Muara Wisesa Samudra.

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyebutkan kaji­an lingkungan dan syarat-syarat yang ditetapkan sudah bisa me­menuhi persyaratan pencabutan moratorium reklamasi Pulau G, dengan pertimbangan harus ada kepastian investasi. 

"Apalagi dalam transisi pe­merintah daerah, maka pemer­intah pusat berkewajiban me­lihat dan menunjukkan kepas­tian berusaha (berinvestasi)," ujarnya.

Menurut Siti, moratorium akan dicabut jika semua masalahnya sudah selesai. Kementerian LHK akan melakukan diskusi dengan pengembang untuk masalah teknis pencabutan moratorium. 

"Waktu dikenakan sanksi kan dia (pengembang) dipanggil untuk membuat berita acara. Semua ada prosedurnya, (mora­torium dicabut) ada berita acara lagi," katanya.

sumber: rmol

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...