Moratorium Teluk Jakarta Disebut Representasi Kepentingan Ahok



Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Harry Poernomo menilai, pencabutan moratorium Reklamasi Teluk Jakarta tak lebih sebagai tindakan 'Kejar Setoran' sebelum dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru.

"Sederhana saja Pemerintah pusat itu kan representasi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merupakan Gubernur sebelumnya. Tentu akan mempertahankan kepentingan era Ahok," sindir Anggota Komisi VII itu di Jakarta, Minggu (08/10/2017).

Bahkan, Harry pun menduga nantinya dukungan Pemerintah Pusat kepada pemprov DKI Jakata diera Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno tidak akan sebesar dukungan kepada Ahok

"Apalagi Gubernur yang baru sempat dilengserkan dari jabatan Menteri oleh Joko Widodo," ungkapnya.

"Dan kita lihat nanti, apakah Jokowi mau melantik tepat waktu Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Harusnya kan tanggal 16/10 (Pelantikannya)," pungkas Harry.

Untuk diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman resmi mencabut moratorium 17 pulau Reklamasi di Teluk Jakarta. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pemerintah sudah melakukan kajian yang mendalam untuk memutuskan mencabut moratorium tersebut. [tsc]
loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...