Menteri Wiranto: Impor Senjata Brimob Bermasalah. Berarti, Jenderal Gatot Benar Dong?



Misteri mengenai impor senjata ilegal yang disebutkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mulai terkuak sedikit demi sedikit.

Kendati menyampaikan adanya impor senjata ilegal di ruang tertutup, namun video pernyataan Jenderal Gatot kemudian menjadi perbicangan


Kini, giliran Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui, ada persoalan dalam impor senjata api untuk Korps Brimob Polri.

Namun, Wiranto menegaskan, dirinya tengah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut. Berarti, pernyataan Panglima TNI benar Pak?

"Ada masalah yang perlu kita selesaikan dengan cara musyawarah, mufakat dan koordinasi. Tugas saya sebagai Menkopolhukam atas perintah Presiden adalah mengkoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan," ujar Wiranto di Kompleks Museum Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).

Dilansir Kompas.com, Wiranto enggan menjelaskan rinci apa persoalan yang dimaksud. Dia mengatakan, tidak semua persoalan di internal dapat dibawa ke ranah publik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan kuliah umum terkait program bela negara di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan kuliah umum terkait program bela negara di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017). (Kompas.com)

"Ada hal-hal yang tidak perlu menjadi komoditas di publik. Publik bukan suatu tempat untuk kami jadikan diskursus untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini," ujar Wiranto.

"Berikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama dengan Panglima TNI, Kapolri, BIN dan Pindad serta siapapun yang terlibat pengadaan senjata ini, menyelesaikan ini," lanjut dia.
Ketika persoalan tersebut sudah rampung, Wiranto berjanji baru akan mengungkapkannya kepada publik.

Presiden Joko Widodo sempat dimintai tanggapannya terkait persoalan pengadaan senjata api itu. 

Namun, ia enggan menanggapinya. Dia mengatakan, silahkan bertanya kepada Menkopolhukam saja.

Diberitakan, sejumlah senjata api datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (30/9/2017). 

Namun, senjata yang disebut-sebut milik Korps Brimob Polri tersebut tertahan di Gudang Kargo Unex.

Sejumlah pasukan TNI pun mendatangi kargo tersebut dalam rangka pengamanan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta adalah milik instansinya.

"Senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu malam.

Senjata tersebut kini masih tertunda penyalurannya ke Korps Brimob. Ia menegaskan, pengadaan senjata-senjata itu telah sesuai dengan prosedur.

Penjelasan Resmi Polri

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta adalah milik instansinya.

Barang tersebut kini masih tertunda penyalurannya ke Korps Brimob.

"Senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9/2017).

Pengadaan senjata tersebut menurut Setyo semuanya sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan dan proses lelang.

Kemudian proses berikutnya kemudian direview staf Irwasum dan BPKP. Sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya pihak ketiga dan proses masuk ke Indonesia dan masuk ke pabean Soekarno-Hatta," kata Setyo.

Sebelumnya beredar kabar bahwa ada senjata yang ditahan BAIS TNI, yakni senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru.

Dirinya membantah penahanan tersebut.

Menurut Setyo, pengadaan ini sudah diketahui Dankor Brimob Irjen Pol Murad Ismail dan BAIS TNI.

"Dankor Brimob sudah tahu dan meminta rekomendasi ke BAIS TNI. Prosedurnya memang demikian, barang masuk dulu ke Indonesia kemudian untuk dikarantina dan dicek BAIS TNI. Lalu dikeluarkan rekomendasi TNI," jelas Setyo.

Menurut dia, jika dalam pengecekan tersebut, bisa jadi tidak diloloskan.

Namun, hal itu belum pernah terjadi.

"Apabila dalam pengecekan tidak sesuai. Maka dapat di ekspor kembali tetapi dalam pelaksanaanya tidak pernah seperti itu. Karena memang ini bukan kali pertama dengan barang sejenis," kata Setyo.


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...