Kritik Polemik Pengadaan Senjata, Demokrat: Masyarakat Harus Tahu Apa yang Terjadi



Isu ketegangan antara Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo dengan sejumlah institusi pemerintahan terkait pengadaan sejata turut disoroti serius oleh Partai Demokrat.

Menurut Sekretaris Jenderal Demokrat, Hinca Panjaitan, polemik ketegangan antara TNI dan Kementerian Pertahanan, serta Polri harus segera disikapi secara serius.

"Informasi tentang masuknya sejumlah senjata pesanan Polri yang kini berada di Bandara Soekarno Hatta bagai membenarkan sebagian pernyataan Panglima TNI. Informasi ini memunculkan ketegangan horizontal di antara jajaran TNI-Polri yang harus disikapi," kata Hinca dalam keterangan tertulis yang diterima Kricom.id, Minggu, (1/10/2017).

"Dari berbagai informasi yang kami dapat, ketegangan TNI-Polri saat ini dapat mengganggu soliditas kedua institusi negara itu. Ketegangan keduanya jelas tidak bisa dibiarkan," sambungnya.

Hinca mengamini bahwa ketegangan antara institusi tersebut sudah terjadi sekian lama. Namun, ketegangan terkait pengadaan senjata yang baru-baru ini terjadi dinilai cukup serius dibandingkan yang tarjadi pada masa lalu.

"Di waktu lalu perselisihan itu sifatnya lokal dan biasanya terjadi antara prajurit dan satuan di lapangan, sehingga dengan cepat bisa diselesaikan," tegas Hinca.

Menurutnya, pengalaman dalam mempercepat penyelesaian ikhwal konflik lokal tersebut bisa terjadi karena para pimpinan TNI dan Polri kompak.

Hal tersebut berbeda dengan polemik yang terjadi belakangan ini. Ketegangan yang terjadi saat ini antara kedua institusi tersebut dnilai sangat mudah berkembang.

Hal tersebut kembali didukung dengan perbedan pandangan antara Panglima TNI, Menko Polhukam dan pihak Polri.

"Penjelasan ketiganya terkait sejumlah senjata dan amunisi yang dipesan oleh Brimob tidak konsisten dan berubah-ubah. Keadaan ini tentu akan menjatuhkan wibawa dan kredibilitas negara dan pemerintah," ujarnya.

"Mana yang benar? Ini tidak boeh dianggap sepele dan dibiarkan. Dalam era demokrasi dan open society, masyarakat punya hak untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi 'the right to know' di negeri ini," tandasnya.

sumber: kriminalitas

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...