DPR Tegaskan BUMN Itu Punya Rakyat dan Bukan Milik Presiden Jokowi



Pernyataan Presiden Jokowi yang ingin menjual atau merger anak usaha BUMN membuat Wakil Ketua Komisi VI DPR Mochamad Hekal heran.

"Saya jadi bingung dengan sikap Presiden, gak jelas gitu. Janji pemilu mau buyback Indosat, itu cuma bekas 1 BUMN, sekarang malah mau jual 800. Saya gagal paham maksud beliau terhadap BUMN kita," sindir Ketua DPP Gerindra itu pada wartawan di Jakarta, Kamis (05/10/2017).

Tak hanya itu, Hekal mengungkapkan, pernah juga Presiden Jokowi menyuruh BUMN untuk menjual aset infrastruktur dan menawarkannya kepada swasta.

"Masa Presiden enggak ngerti, masa pembangunan suatu proyek sampai dengan proyek itu berhasil beroperasi, adalah periode yang paling berisko bagi proyek itu tersebut. Masa setelah proyek jadi dan tinggal dinikmati, suruh jual ke swasta. Terus yang nikmatin swasta?," tandasnya.

Jikapun ada alasan menjual atau memerger anak usaha BUMN agar tidak memberatkan keuangan negara, kata dia, itu alasan yang kurang masuk akal.

"Kalau soal keuangan negara itu alasan klasik. Dulu pemerintah dengan bodohnya jual-jual aset bagus yang dipegang BPPN. Seperti BCA dan lain-lain. Coba lihat sekarang nilainya berapa. Dulu kita jual berapa. Itu sejarah belum lama. Masa sudah lupa," sindirnya.

Menurutnya, apa yang menjadi keinginan presiden Jokowi dalam hal ini sangat bertolakbelakang dengan keinginan para pembantunya.

"Soalnya saya lihat sikap menteri berbeda, yaitu ingin BUMN semakin besar dan menjadi agent of development. Tapi presiden suruh jual-jual. Bakal gak jelas nih nasib BUMN kita," katanya.

Tak hanya itu, lanjut dia, sedikit banyak wacana atau keinginan yang dilontarkan Jokowi tersebut dapat berimbas pada performa direksi-direksi BUMN itu sendiri.

"Wah dampaknya dashyat. Coba bayangkan anda sebagai direksi di BUMN tersebut, bisa macam-macam tuh reaksinya. Ada yang jadi malas-malasan, ada yang semangat mau jadi calo terhadap BUMN tersebut, dan mungkin ada yang aji mumpung dan lain-lain," ungkap Hekal.

Yang jelas, kata dia, semangat moral direksi BUMN akan sedikit terguncang dengan adanya keinginan yang disampaikan presiden Jokowi itu.

"Disuatu perusahaan, komitmen pemegang saham sangat penting. Ini kan seakan-akan pemegang saham sudah tidak komit. Yah ilang semangat para direksi untuk membenahi perusahaan, buat apa capek-capek wong mau dijual, gitu loh. Dan presiden lupa, itu BUMN-BUMN bukan punya dia, punya rakyat. itu perlu persetujuan DPR," tegasnya.


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...