Cegah polemik pengadaan senjata, Wiranto akan buat aturan tunggal



Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, akan melakukan pengkajian ulang terhadap aturan dan mekanisme terkait pengadaan senjata api. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada kegaduhan seperti yang belum lama terjadi.

Untuk diketahui, pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait adanya 5.000 senjata ilegal menimbulkan polemik. Bahkan rencananya, Wiranto akan membuat kebijakan tunggal dalam pengadaan senjata api dan amunisi.

"Maka segara akan dilakukan pengkajian dan penataan ulang tentang regulasi tersebut tentang pengaturan senjata api sampai dengan kebijakan tunggal, sehingga tidak membingungkan institusi yang memang menggunakan senjata api," katanya di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan koordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Direktur Bea Cukai Heru Pambudi dan Direktur Pindad Abraham Mouse.

Dengan ini, Wiranto meminta kepada seluruh institusi dan juga masyarakat untuk tidak memperkeruh suasana kembali.

"Selanjutnya yang terpenting adalah kami mohon kepada institusi negara maupun masyarakat untuk memahami hal ini. Dan tidak lagi dikembangkan di ruang publik. Hal yang kurang jelas tentu bisa ditanyakan kepada institusi terkait," tutupnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan informasi soal pembelian 5000 pucuk senjata ilegal di luar institusi TNI-Polri yang disampaikan saat acara silaturahmi purnawirawan bukan informasi intelijen.

Sebab, kata Gatot, informasi yang disampaikan pada acara silaturahmi baru sebatas rencana dan pembelian senjata yang belum terealisasi.

Informasi intelijen, kata Gatot, harus terpenuhi formulasi menyangkut identitas pelaku, apa yang dilakukan, kapan melakukan, dimana, bagaimana dan mengapa.

"Yang kemarin saya sampaikan hanya akan, belum terjadi kan. Maka belum terjadi," ujar Gatot usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pancasila dan Integrasi Bangsa di Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, Rabu (27/9).

Gatot mengklaim telah mengantongi data intelijen yang akurat soal pembelian senjata api tersebut. Akan tetapi, informasi itu hanya boleh disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menko Polhukam pun tidak, Menhan pun tidak," tutup Gatot. 

sumber: merdeka
loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...