Isu 5000 Senjata Ilegal, Waspadai Asing Adu Domba TNI dan BIN



Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib meminta seluruh pihak mewaspadai potensi "adu domba" yang dilakukan pihak asing terhadap TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait polemik pengadaan senjata.

"Ada pihak ketiga yang mencoba melakukan adu domba antara Panglima TNI dan institusi BIN. Dari penelusuran dengan metode 'open source intelligence' atau OSINT, operasi adu domba ini menggunakan medsos," ujar Ridlwan di Jakarta, Senin (25/9/2017).

Ridlwan menekankan polemik pengadaan senjata telah membuat situasi politik nasional menghangat.

Sebelumnya beredar rekaman pernyataan Panglima TNI terkait adanya pihak non-TNI/Polri yang membeli 5.000 pucuk senjata. Meskipun Menkopolhukam Wiranto sudah menegaskan jumlah senjata yang dibeli adalah 500 pucuk dan dilakukan oleh BIN, namun di media sosial hal ini terus jadi perbincangan.

Menurut Ridlwan pada tanggal 23 September pukul 22.00 WIB muncul tagar #PanglimaTantangBIN di media sosial. Tagar itu sempat menjadi "trending topic" di 'Twitter'.

"Dari penelusuran saya, itu menggunakan autobot atau mesin, bukan akun-akun asli. Tagar #PanglimaTantangBIN itu menggunakan link url sebuah berita di website www.perangbintang.com. Setelah saya cek, website itu dihosting dari luar negeri," kata Ridlwan.

Dia mengatakan 'website' www.perangbintang.com beralamat IP di 198.185.159.145 yang berada di Naples, Florida, Amerika Serikat.

"Ada intensi dari pembuat situs itu untuk menyamarkan penjejakan, " kata Ridlwan.

Selanjutnya pada tanggal 24 September 2017, isu semakin memanas karena beredar berita melalui 'WhatsApp group' yang mengutip situs www perangbintang.com.

"Padahal di berita itu isinya wawancara fiktif seolah-olah Kepala BIN diwawancarai padahal tidak pernah dan tidak jelas lokasi wawancaranya. Tujuannya jelas fitnah dan menyesatkan," kata Ridlwan.

Dia menilai isu ini adalah upaya adu domba oleh kepentingan asing agar Indonesia gaduh. Dia meyakini pihak asing ingin menciptakan kegaduhan agar pembangunan di Indonesia terganggu.

"Masyarakat dibuat tidak tenang oleh isu-isu sehingga resah dan tidak percaya pada pemerintah. Padahal hubungan Panglima dan Kepala BIN sangat harmonis dan baik baik saja," katanya.

Dia menilai respon Menkopolhukam dalam menenangkan suasana sudah tepat dan terukur. Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu mengimbau masyarakat umum agar bijak sebelum menyebar kabar di media sosial. 

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...