Dewan Keamanan PBB Minta Myanmar Hentikan Kekerasan pada Rohingya



Sekjen PBB, Jenderal Antonio Guterres, dan Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu mendesak pihak berwenang Myanmar untuk mengakhiri kekerasan terhadap Muslim Rohingya,  yang telah memaksa sekitar 400.000 orang untuk melarikan diri ke Bangladesh.

Dilansir Reuters, Kamis (14/9), Guterres mengatakan bahwa situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, dapat digambarkan sebagai sebuah aksi pembersihan etnis.

"Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus melarikan diri dari negara ini, bisakah Anda menemukan kata yang lebih baik untuk menggambarkannya?" dia mengatakan pada sebuah konferensi pers.

"Saya meminta pihak berwenang Myanmar untuk menangguhkan tindakan militer, mengakhiri kekerasan, menegakkan supremasi hukum, dan mengakui hak untuk mengembalikan semua orang yang harus meninggalkan negara tersebut," kata Guterres, sambil menambahkan bahwa dia telah beberapa kali berbicara dengan Pemimpin nasional Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Eksodus pengungsi, yang dipicu oleh tanggapan sengit pasukan keamanan terhadap serangkaian serangan militan Rohingya pada 25 Agustus, adalah masalah paling mendesak yang dihadapi Suu Kyi sejak menjadi pemimpin tahun lalu. Pemerintah mengatakan bahwa pihaknya menargetkan "teroris", sementara para pengungsi mengatakan bahwa serangan tersebut bertujuan untuk mendorong Rohingya keluar dari Myanmar.

Sebanyak 15 orang anggota Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan Rabu (13/9), atas permintaan Swedia dan Inggris, untuk membahas krisis tersebut untuk kedua kalinya. Mereka sepakat mengecam tindakan yang diambil pemerintah Myanmar.

Dewan tersebut "menyatakan keprihatinannya atas laporan tentang kekerasan yang berlebihan selama operasi keamanan dan meminta langkah segera untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine, menegakkan hukum dan ketertiban, memastikan perlindungan warga sipil ... dan menyelesaikan masalah pengungsi. "
Duta Besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft, mengatakan, bahwa ini adalah pernyataan pertama dari Dewan Keamanan untuk Myanmar dalam sembilan tahun. Pernyataan semacam itu harus disepakati oleh konsensus dan Rusia dan China secara tradisional melindungi Myanmar dari tindakan apapun.

Myanmar mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya sedang bernegosiasi dengan Rusia dan China untuk memastikan bahwa mereka memblokir kecaman oleh Dewan Keamanan mengenai kekerasan di negara bagian Rakhine. Pejabat tinggi hak asasi manusia PBB awal pekan ini mengecam Myanmar karena melakukan "operasi militer yang kejam" terhadap Rohingya, yang mencapnya sebagai 'sebuah contoh nyata pembersihan etnis'.

Suu Kyi telah membatalkan sebuah perjalanan ke Majelis UmumPBB di New York minggu depan untuk menghadapi krisis tersebut. Rycroft mengatakan dua pertemuan tingkat tinggi di Myanmar akan diadakan saat pertemuan para pemimpin dunia di PBB.

"Situasi kemanusiaan sangat memprihatinkan," kata Guterres. "Ini adalah tragedi yang dramatis. Orang-orang sekarat dan menderita dalam jumlah yang mengerikan dan kita perlu menghentikannya," tutupnya.

sumber: kumparan


loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...