Adhie Massardi: Reklamasi Lanjut, Ada yang Kastanya Lebih Tinggi dari Menteri



Proyek reklamasi di Teluk Jakarta, terutama di Pulau G dikabarkan tetap akan dilanjutkan. Padahal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mengingatkan, jika dilanjutkan berpotensi memunculkan bahaya yang lebih besar.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Setyamurti Poerwadi menjelaskan bahaya yang lebih besar bisa muncul jika reklamasi di Pulau G dilanjutkan. Pasalnya, di sana terdapat obyek vital antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang.

Dikatakan dia, pembangkit itu memasok listrik ke stasiun Gambir dan Bandar Udara Soekarno Hatta.

Selama ini, PLTU Muara Karang mengandalkan air laut untuk menghasilkan listrik sekaligus mendinginkan mesin pembangkit. Pembangunan Pulau G, kata Brahmantya mengganggu operasi PLTU.

“Jadi harus hati-hati. Jangan sampai mengganggu pasokan listrik,” ujar dia.

Brahmantya mengaku, sempat menyampaikan hal ini langsung ke Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Panjaitan mengenai hal ini.

“Di rapat, saya ingatkan saja ke Pak Menko (Luhut), supaya hati-hati karena di dekat Pulau G ada obyek vital,” kata Brahmantya beberapa waktu lalu.

Hal ini pun kemudian mengundang komentar dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi.

Adhie mengatakan, niat pemerintah yang tetap melanjutkan reklamasi merupakan fakta bahwa di pemerintahan terjadi ketidak kompakan. Bahkan, menurut Adhie, pihak yang memaksakan reklamasi tetap berjalan memiliki ‘kasta’ yang lebih tinggi dari menteri.

“Ini yang aneh. Kalau larangan menteri ditabrak (larangan pembangunan Pulau G), berarti yang berani nabrak merasa kastanya lebih tinggi. Ini politik kasta kok ada di negeri kita ya?” kata Adhie, di Jakarta, Sabtu (9/9) kemarin.

Dia menegaskan kembali, terkait proyek reklamasi ini Adhie mengatakan pihak yang melarang dan yang ingin tetap melanjutkan reklamasi itu kastanya berbeda. Pasalnya, jika menteri sudah melarang, mestinya proyek tersebut tak dilanjutkan.

“Ini jadi beda kasta. Yakni yang memperingatkan bahaya reklamasi dan yang menjalankan proses reklamasi beda kasta. Padahal sama-sama pemerintah. Jadi jelas siapa yang lebih tinggi?,” tukasnya.

sumber: swamedium
loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...