Tolak Larangan Sepeda Motor, Warganet Bikin Petisi Buat Pemprov DKI



Kebijakan larangan sepeda motor yang akan diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat reaksi keras dari warganet. Hal tersebut terlihat dari munculnya sebuah petisi di situs Change.org yang dibuat oleh Leopold Sudaryono baru-baru ini.

Dalam petisi tersebut tertuang alasan-alasan mengapa Leopold menentang larangan sepeda motor di jalan protokol DKI Jakarta. Menurutnya, larangan sepeda motor yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota sebenarnya tidak akan efektif.

“Kebijakan ini tidak berdasarkan kajian akademis yang dibagikan kepada publik. Setiap hari, faktanya pada jalur cepat Sudirman mengarah ke HI maupun jalan Tol yang tak bisa dilalui motor pun kondisinya macet parah,” tulis Leopold dalam petisi tersebut.

Sang pembuat petisi juga memaparkan beberapa pihak yang akan terdampak apabila kebijakan ini benar-benar diberlakukan, khususnya mereka yang mengandalkan sepeda motor untuk bekerja atau melintas di wilayah yang terkena larangan sepeda motor.

“(Lalu) pekerja jasa angkutan orang (ojek) maupun angkutan barang/dokumen (kurir) dan kelompok masyarakat ataupun sektor ekonomi yang mengandalkan pekerja pada poin di atas,” jelas Leopold.

Leopold juga menuding Pemprov DKI telah mengesampingkan kepentingan dari 73 persen pembayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di DKI yang justru adalah pengguna sepeda motor.

“Mengapa tidak diuji coba saja: pada tanggal ganjil mobil dilarang dan tanggal genap motor yang dilarang. Bisa dilihat pada tanggal berapa jalan lebih macet dan pengguna angkutan umum meningkat?” ujarnya lagi.

Di akhir petisinya, Leopold menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemprov DKI. Dirinya meminta agar Pemprov segera menghentikan kebijakan larangan sepeda motor, karena akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat yang menggunakan sepeda motor dan mereka yang membutuhkan jasa layanan ojek atau kurir bersepeda motor.

“Ketiadaan ruas alternatif yang paralel dan memadai akan menyebabkan waktu dan biaya yang dikeluarkan pengguna motor menjadi tinggi,” sambung Leopold di poin kedua tuntutannya.

Leopold juga menilai, Pemprov belum melakukan kajian secara mendalam terkait Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang didasarkan pada naskah akademik.

“Kebijakan ini juga tidak melalui proses konsultasi publik dimana dokumen studi bisa diakses dan dipelajari publik,” pungkas Leopold.

Sampai berita ini ditulis, petisi yang berjudul ‘Tolak Pelarangan Motor di Sudirman-Kuningan Oktober 2017’ telah mendapatkan 3.643 pendukung. Setidaknya dibutuhkan 1.357 tanda tangan lagi agar petisi tersebut bisa dikirimkan ke Gubernur DKI Jakarta, Djarot S. Hidayat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...