Refleksi Kemerdekaan, Geprindo: Wujudkan 100 Orang Terkaya adalah Pribumi



Negara Indonesia didirikan oleh bangsa Indonesia, dalam teks proklamasi Soekarno menandatangani Proklamasi Kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia.

Dahulu para founding father menetapkan tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu menuju masyarakat adil dan makmur.

Imperialisme dan kolonialisme merupakan musuh utama founding fathers kita, yang telah menyebabkan pribumi semakin melarat di zaman pra kemerdekaan.

Indonesia menentang keras eksploitasi manusia atas manusia, eksploitasi bangsa atas bangsa, dalam pembukaan UUD 45 dikatakan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.

Seiring berjalannya kemerdekaan Indonesia muncul orang-orang kaya baru. Bahkan menurut data Bank Dunia tahun 2016, empat keluarga terkaya di Indonesia kekayaannya setara dengan 100 juta rakyat Indonesia.

Yang lebih parahnya lagi mereka bukan dari golongan Bangsa Indonesia Asli. Mereka termasuk golongan bangsa lain yang telah menjadi warga negara Indonesia.

Nasionalisme orang-orang kaya di indonesia yang mayoritas WNI keturunan sejak dahulu hingga saat ini masih diragukan. Sebab telah terbukti bahwa selama ini mereka cenderung memanipulasi pajak, melarikan Kekayaan Negara ke luar negeri. Bahkan di antara mereka juga adalah para penjahat blbi yang saat ini masih bebas berkeliaran di Indonesia maupun di luar negeri.

Menurut saya, negara Indonesia yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan milik bangsa Indonesia sudah sepatutnya ekonominya dibangun atau ditopang oleh bangsanya sendiri.

Saat ini ekonomi Indonesia ditopang oleh WNI keturunan dan juga perusahaan-perusahaan asing. Padahal kemandirian ekonomi oleh bangsa sendiri merupakan sebuah keniscayaan.

Indonesia merupakan Negara bekas Jajahan, ekonomi yang ditopang oleh bangsa asing sama saja dengan Neo imperialisme dan neokolonialisme. Seperti yang kita lihat saat ini kekayaan Indonesia terhisap oleh para pemilik modal yang bukan pribumi.

Bagi kaum pekerja kebutuhan sandang pangan papan terasa semakin mahal karena upah kaum pekerja cenderung tetap. Kaum pekerja semakin melarat pemilik modal semakin kaya raya, kelebihan uang yang dimiliki para pemilik modal disimpan di luar negeri dan sebagian dibelikan tanah bangunan di Indonesia.

Investasi di sektor properti dianggap paling aman bagi para pemilik modal. Sehingga penguasaan lahan dan bangunan jadi tidak seimbang. WNI keturunan memiliki aset lahan maupun bangunan hingga ribuan bahkan jutaan hektar sedangkan pribumi pekerja tidak memiliki lahan sejengkal pun.

Ini merupakan indikasi bahwa distribusi kesejahteraan tidak berjalan dengan benar, Ada saluran kesejahteraan yang ditutup namun di sisi lain ada saluran ekonomi yang dibuka lebar. Pekerja semakin melarat, negara tidak punya uang untuk membangun, pribumi dan negara menjadi tidak berdaulat. Kebijakan pemerintah telah melenceng jauh dari apa yang dicita-citakan oleh founding fathers kita.

Saya bercita-cita agar dalam 15 tahun kedepan 100 orang terkaya di Indonesia adalah golongan bangsa Indonesia asli. Dengan dominasi ekonomi oleh pribumi secara otomatis negara akan menjadi kuat.

Industri manufaktur, perdagangann, jasa, pengelolaan energi Migas dan non migas, perikanan, perkebunan, teknologi industri, teknologi informasi, properti, perbankan, perkapalan, pesawat terbang, kereta api, jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, harus dikuasai oleh negara atau pribumi.

Apakah itu mungkin terjadi? Menurut saya itu pasti akan terjadi jika pertama-tama kita harus memiliki mental merdeka terlebih dahulu. Kita harus memiliki kesadaran yang tinggi akan kemampuan bangsa sendiri, jangan seperti situasi saat ini, pemerintah begitu bergantung kepada investasi asing, konglomerat wni keturunan, hutang luar negeri.

Pemerintah tidak percaya dan memandang rendah bangsanya sendiri, oleh karenanya pemerintah selalu mengatakan “kerja-kerja-kerja”, barangkali ia memandang bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang malas bekerja.

Yang kedua, kita harus memilih presiden yang berani menyatakan diri bahwa ia akan berpihak kepada pribumi, dia akan mengejar pemerataan ekonomi antara WNI keturunan dengan pribumi.

Apakah tindakan ini bisa dikatakan sebagai kebijakan yang rasis? Menurut saya tidak, sebab dahulu jaman Pak Harto beliau justru menciptakan konglomerat WNI keturunan, dan pada saat itu tidak dikatakan sebagai kebijakan yang rasis.

Oleh karena itu tahun 2019 nanti presiden baru harus berani mengeluarkan kebijakan yang mendorong terciptanya 100 konglomerat pribumi sebagai pilar ekonomi bangsa., dengan catatan ketika mereka menjadi konglomerat nanti mereka harus taat bayar pajak dan tidak menyimpan hartanya di luar negeri, dan mendukung sektor UMKM.

Keberpihakan ekonomi kepada pribumi adalah konsekuensi dari kemerdekaan bangsa Indonesia dalam kemenangan melawan penjajah. Inilah arti sebuah kedaulatan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu presiden 2019 harus mampu merebut kembali kedaulatan bangsa dan negara yang saat ini berada di tangan nomor konglomerat WNI keturunan dan asing. Salam Pribumi Indonesia! 

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...