Pengamat Desak Pemerintah Hentikan ‘Bergurau’ Kelola Ekonomi Negara



Daya beli masyarakat menjadi polemik tersendiri akhir-akhir ini. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dinilai mengalami stagnasi, banyak pro dan kontra tentang hal tersebut. Pemerintah sendiri menyebut turunnya daya beli masyarakat sebagai suatu misteri. Selain itu, kontroversi utang Indonesia yang kian melonjak juga menyita perhatian publik.

Direktur Civilization Analysis Forum (CAF) Lutfi Sarif Hidayat mengatakan, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah dinilai hanya ‘bermain-main’ dan tidak serius dalam mengelola ekonomi negara.

“Selama kurang lebih 3 tahun pemerintahan Jokowi ini berjalan, saya hanya melihat ketidaksungguhan dan ketidakseriusan dari pemerintah dalam mengelola ekonomi negara. Pemerintah terlihat seperti sedang bermain-main saja. Contohnya adalah sebuah kesalahan logika berfikir dari pejabat penting yang mengatakan ‘tidak perlu khawatir dengan utang, karena harta kita banyak’. Inikan lucu dan terlihat jelas main-mainnya,” ujarnya, di Jakarta, Senin (14/8) kemarin.

Dikatakan Lutfi, sudah waktunya bagi pemerintah untuk melakukan tindakan cepat dan tepat sehingga ekonomi negara tidak tambah karut marut dan menyudahi penderitaan rakyat akibat salah kelola ekonomi negara. Dia menilai, pemerintah harus bisa mencari alternatif lain dalam mengelola ekonomi negara, tidak hanya bergantung pada utang.

“Harusnya pemerintah sadar bahwa paket paket kebijakan ekonomi selama ini hanya membuat kondisi rakyat dan ekonomi negara kian terperosok. Pemerintah harus mencari alternatif lain, jangan hanya mengandalkan utang dan mencari celah untuk diberikan pajak. Padahal catatan yang saya dapat pemasukan dari pajak tidak maksimal. Ada yang mengatakan sampai 30 % tidak terserap, atau senilai Rp 400-500 triliun,” jelas dia seperti dikutip berkibarnews.

Selain itu, Lutfi menyoroti kebijakan pemerintah yang hanya mengandalkan kebijakan yang justru membuat kehidupan rakyat makin sulit. Ia menyebut, kebijakan terkait utang, pajak, pencabutan subsidi dan kebijakan lainnya telah memperkeruh kondisi perekomian negara.

“Cobalah pemerintah berhenti ‘bergurau’ dalam mengelola ekonomi. Coba pemerintah berani tegas kepada para konglomerat yang curang dalam pajak dan yang mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan negeri. Sudah saatnya selamatkan aset negeri untuk masyarakat, bukan hanya untuk sebagian kecil pihak,” tandasnya. 

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...