Pengacara Senior: FDS Secara Hukum Konsekuensi dari PP ‘Beban Kerja Guru’, Salahnya Dimana?



Secara hukum full day school (FDS) merupakan konsekuensi dari PP No 19 Tahun 2017 tentang Beban Kerja Guru, yakni jam kerja guru sama dengan PNS yang lain.

Penegasan itu disampaikan pengacara senior Mahendradatta, menyikapi polemik Permendikbud 23/2017. “Secara hukum FDS itu konsekwensi dari Peraturan PRESIDEN 19/2017 tentang Beban Kerja Guru sebagai PNS sama dengan PNS lainnya jam kerjanya. Salahnya dimana?” tulis Mahendradatta di akun Twitter @mahendradatta.

Menurut pembina Tim Pembela Muslim (TPM) ini, jam kerja guru tidak berubah, hanya lebih efektif karena bisa libur di hari Sabtu dan Minggu. “Setahu saya jam kerja Guru tidak berubah, hanya lebih efektif karena bisa libur di sabtu-minggu. Walahuallam,” kata @mahendradatta membalas akun @Trico_Saputro.

Seperti diatur di PP 19/2017, beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 Jam tata muka. 

PP 19/2017 juga menyatakan bahwa yang termasuk beban kerja guru adalah a) Merencana pembelajaran dan pembimbingan; b) melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan; c) menilai hasil pembelajaran dan pembimbingan; d) membimbing dan melatih peserta didik; dan e) Melaksanakan tugas tambahan yang melekat dengan beban kerja guru.

Dengan PP 19/2017, dimungkinkan beban kerja guru akan dilaksanakan selama 8 jam perhari atau 40 Jam perminggu. Dapat diartikan, PP 19/2017 mendukung terlaksanakan kegiatan pembelajaran dari Senin sampai Jumat.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj menegaskan bahwa sistem full day school (FDS) tidak akan mampu membangun karakter anak seperti yang dilakukan pesantren. Bahkan menurut Kyai Said, FDS akan memunculkan generasi radikal.

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...