Pelunasan Utang Libatkan Pemerintah, Hypermart Bangkrut?



Supermarket besar Hypermart dikabarkan dalam kondisi sulit. Hal ini menyusul beredar sebuah surat yang menyatakan mediasi pelunasan pembayaran utang Hypermart kepada supplier (pemasok) melalui minutes id meeting (notulen rapat), mediasi hHypermart dan pemasok.

Dokumen yang diterima, Kamis (24/8/2017), sebuah surat atas nama PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) yang menaungi retail Hypermart bersama Pengusaha diwakilkan asosiasi dan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan.

Terdapat 10 poin pelunasan utang dengan beberapa persyaratan serta dengan kewajiban pembayaran tunggakan Hypermart. 

Diantaranya point kesepakatan itu:

1. Seluruh utang supplier yang jatuh tempo harus segera dibayar tunai tanpa cicilan dan tidak ada tambahan perpanjangan

2. Semua Kesalahan potongan tanpa persetujuan supplier harus dikembalikan dan dilakukan kembali secara sepihak.

3. Tidak ada lagi pemotongangan secara sepihak tanpa persetujuan supplier

4. Batas waktu penyelesaian oleh Hypermart paling lambat 14 September 2017.

5. Diadakan pertemuan 13 September untuk revies hasil rekomendasi

Pertemuan itu juga dihadiri oleh 11 asosiasi pemasok dan empat mediasi Forkom.

Dalam dokumen itu menyebutkan dua Dirjen Kemendag yaitu Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Tjahya Widayanti dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Fetnayeti menyetujui hasil kesepakatan itu.

Belum ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait soal mediasi ini, termasuk soal Hypermart kesulitan yang disebut terancam bangkrut.

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...