Luhut: Negara ini Jangan Mau Di Atur-atur Orang Lain



Sikap melunak pemerintah dalam melakukan negosiasi dengan PT Freeport, bertepuk sebelah tangan. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu keukeuh dengan tuntutannya. Namun demikian, Kabinet Kerja masih berharap ada win-win solution.

"Jangan dia yang ngatur lah. Kita ini melindungi kepentingan dia, tapi negara ini jangan diatur-atur orang lain. Jangan maunya dia, maunya kita juga boleh dong. Maunya kita, sesuai aturan. Enggak mau lagi kita seperti dulu," tegas Luhut di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, perundingan antara pemerintah dan PT Free­port Indonesia yang dijadwalkan dilakukan selama 8 bulan, sam­pai 10 Oktober 2017, hingga kini belum menemukan titik temu. Sikap Freeport belum berubah terhadap beberapa tuntutannya. Antara lain seperti meminta perpanjangan kontrak selama 20 tahun dan jaminan stabilitas investasi setara dengan Kontrak Karya (KK).

Sementara itu, selama negosiasi berlangsung, pemerintah sudah memberikan berbagai kemudahan. Seperti memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara kepada Freeport agar bisa mendapatkan izin ekspor konsentrat.

Luhut menegaskan, pemerintah tidak akan menabrak aturan demi Freeport. Namun demikian, dia menilai, selama ini negosiasi masih berjalan baik.

Misalnya, soal tuntutan Freeport mengenai stabilitas investasi. Pemerintah sedang menyusun sebuah regulasi untuk menjamin investasi jangka panjang. Namun, ditegaskannya, pemerintah tidak bisa membuat perjanjian seperti maunya Freeport karena tidak dimungkinkan menurut hukum yang berlaku.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, pemerintah menetapkan sistem pajak prevalling, yakni besaran pajak kepada perusahaan tambang ditetapkan mengikuti aturan yang berlaku yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, Freeport inginkan nailed down atau bersifat tetap dengan alasan agar ada kepastian investasi.

Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan kecewa dengan sikap Freeport yang terkesan tidak mau mengalah.

"Kalau begini nggak akan selesai Oktober. Karena rakyat mengharapkan hasil negosiasi yang adil dan fair," ungkap Mamit.

Dia menilai, Freeport bersikap keras karena merasa keberadaan­nya sedang dibutuhkan pemerintah. Mereka tahu pemerintah butuh investasi. Namun, seharusnya tidak boleh begitu karena kerja sama harus didasari saling menghormati dan menghargai.

Mamit menduga, sudah sejak awal negosiasi dengan Freeport bakal alot. Jika memang perusahaan itu mau menerima ketentuan pemerintah, Freeport sudah membangun smelter.

"Pembangunan smelter itu bukan isu besar kok. Banyak perusahaan mau membangun. Mereka memang mau menekan saja. Mereka terlihat yakin menang kalau di bawa ke mahkamah arbitrase," cetusnya. 

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...