Lho Kok? Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik Dinilai Rugikan Negara




Kemacetan yang ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur transportasi publik saat ini, seakan menjadi buah simalakama bagi pemerintah dan rakyat. Jika tidak dijalankan, maka Indonesia, khususnya DKI Jakarta, tidak akan pernah memiliki fasilitas transportasi publik yang layak.

Seperti yang diungkapkan pada diskusi “Mengurai Kemacetan di Jabodetabek” yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis, (24/8). Dalam diskusi tersebut semua pemangku kebijakan menyampaikan beberapa pemaparan terkait dengan kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta, mereka juga memberikan beberapa solusinya.

Seorang peserta yang mengatasnamakan pengguna jalan biasa mengatakan, bahwa kemacetan sudah terlalu parah di Jakarta. Dia mengatakan, waktu tempuh dari Bekasi ke Jakarta membutuhkan waktu tiga jam, dan dia sangat berharap kepada forum tersebut agar permasalahan kemacetan ini dapat terpecahkan.

Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Milatia M Kusuma, mengatakan, saat ini Pemerintah sebenarnya sedang melakukan penghamburan uang negara dengan adanya ketidakjelasan pada pembangunan infrastruktur transportasi publik.

Disampaikan dia, kerugian yang diakibatkan dari kemacetan yang dipicu oleh pembangunan beberapa infrastruktur memakan biaya Rp100 – 150 triliun, sedangkan pembangunan infrastruktur transportasi publik ini memakan biaya sebesar Rp110 – 123 triliun, namun, Pemerintah tidak memiliki rencana yang pasti terhadap proyek transportasi publik ini.

“Apalagi, nantinya transportasi publik ini masih dikompetisikan dengan kendaraan pribadi, baik dari aspek tarif dan aspek lainnya. Ini berarti modal pembangunan transportasi publik hampir dua kali lipat dari biaya awal,” ungkap dia.

Sementara pegiat keselamatan jalan dari Road Safety Association (RSA), Rio Octaviano mengatakan, pembangunan ini juga mengabaikan aspek keselamatan jalan. Padahal, kata dia, di dalam Analisa Mengenai Dampak Lalu lintas (Amdal Lalin) adalah aspek keselamatan yang sudah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

“Banyak pembangunan di Jakarta ini yang tidak memperhatikan keselamatan jalan, seperti, rambu-rambu yang tidak layak yang menyebabkan kurangnya antisipasi masyarakat pengguna jalan ketika ada handicap di depannya,” kata Rio.

Rio pun mengambil contoh, proyek perbaikan jalan yang mengeruk aspal sehingga membuat kontur jalan yang berbahaya bagi pengguna kendaraan roda dua.

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...