Korupsi Proyek Swakelola Bukti Kegagalan Ahok



Ketua Umum LSM Lembaga Perlindungan Masyarakat Indonesia (LPHMI), Gudmen Marpaung menilai, dugaan korupsi anggaran swakelola di Dinas Sumber Daya Air (SDA), merupakan bukti kegagalan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam menerapkan kebijakan anggaran saat menjabat gubernur.

Proyek swakelola tahun anggaran 2016 di Dinas SDA DKI Jakarta diduga sarat dengan penyimpangan dan rekayasa, bahkan cenderung fiktif, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sekitar Rp 242 miliar. 

Pasalnya, hingga saat ini, bukti fisik dari pelaksanaan 74 paket kegiatan yang diswakelolakan Dinas SDA DKI Jakarta itu belum ditemukan.

Menurut Gudmen, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok tahunya hanya kerja, kerja, dan kerja.

Padahal, memperhatikan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, ada beberapa kriteria dari kegiatan yang bisa dikerjakan dengan swakelola, antara lain pekerjaan itu tidak diminati penyedia barang/jasa, pekerjaan untuk percontohan, pekerjaan yang bersifat rahasia, dan pekerjaan yang pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat.

Belum diketahui, kriteria apa yang dipenuhi sehingga Dinas SDA DKI Jakarta memilih pelaksanaan kegiatan dengan metoda swakelola. Ya, mungkin saja alasan paling tepatnya adalah pekerjaan yang bersifat rahasia, dalam arti rahasia dari para oknum pejabat sendiri supaya bisa merekayasa laporan pelaksanaan kegiatannya,” kata Gudmen, Rabu (2/8).

Terkait temuan indikasi penyimpangan dan rekayasa dalam pelaksanaan anggaran pada beberapa instansi di jajaran Pemprov DKI Jakarta, Gudmen yang juga Ketua Bidang Investigasi dan Kajian Data Komite Nasional LSM (KN LSM) Indonesia berencana melakukan aksi damai ke Balaikota, Kejaksaan Agung, KPK, dan Istana Negara.

"Banyak masalah yang harus dikritisi. Antara lain, kebijakan lelang konsolidasi di era Ahok meninggalkan berbagai permasalahan. Lihat saja, semua pekerjaannya bermasalah. Puskesmas-puskesmas sampai detik ini belum dapat digunakan, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat pun terabaikan," ujar Gudmen.

Dalam pandangannya, metoda lelang konsolidasi itu jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Menurut Gudmen, ada kesalahan dalam menafsirkan Pasal 129 ayat (7) Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yang berbunyi: "Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan barang/jasa pemerintah", dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada poin (2) menyatakan Mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa di masing-masing kementerian/lembaga secara terkonsolidasi".

"Pemprov DKI Jakarta mengartikan makna mendorong konsolidasi itu dengan mewajibkan penggabungan pekerjaan sejenis. Kebijakan ini jelas mematikan usaha kecil dan menengah, sekaligus menginjak larangan pemaketan barang/jasa sebagaimana terkandung pada Pasal 24 ayat (3) huruf (b) Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yang menyebutkan PA dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil," papar Gudmen.

Gudmen berpendapat, supaya tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan anggaran, alangkah baiknya bila Presiden Joko Widodo mencabut saja salah satu dari pasal-pasal itu dan menyatakannya tidak berlaku lagi.

"Bagaimanapun, penggabungan paket berkedok konsolidasi demi percepatan pembangunan itu jelas-jelas bertentangan dengan sila kelima dari Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Gudmen

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...