Kemenag Tak Mau Tahu Urusan Ganti Rugi First Travel



Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi telah menjatuhkan sanksi administratif pencabutan izin operasional PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), menindaklanjuti hal tersebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin enggan bicara panjang lebar, ia menegaskan, pihaknya tidak lagi menangani hal tersebut.

“Ini kan menjadi urusan para pihak para calon jamaah umroh dengan First Travel jadi lalu, jangan lagi tanggung jawab itu dilempar kepada pemerintah dalam hal ini kementerian agama,” katanya, Senin (14/8) kemarin.

Lukman menegaskan wewenangnya sebagai pemerintah dalam hal ini Menteri Agama hanya memberi izin dan mencabut izin operasional First Travel.

“Kementerian Agama itu sama sekali tidak menangani itu (ganti rugi), kami semata mata hanya memberikan izin dan memiliki kewenangan untuk mencabut izin itu,” terang Lukman.

Untuk itu, menag mengingatkan kepada pihak First Travel untuk segera melakukan penjadwalan ulang bagi jamaah umroh yang gagal dan diundur keberangkatannya.

“Untuk First travel tentu setelah dicabutnya izin maka yang harus dilakukan oleh First Travel bagaimana sesegera mungkin melakukan rescheduling, penjadwalan ulang terhadap mereka-mereka yang belum berangkat karena pencabutan izin itu sama sekali tidak menghilangkan kewajiban first travel terhadap dua hal pertama memberangkatkan jamaah-jamaah agar mereka bisa umroh, karena mereka sudah membayar biaya-biaya itu,” kata Lukman.

Selain penjadwalan ulang, Menag juga mengingatkan agar First Travel segera mengembalikan uang jamaah yang menolak untuk diberangkatkan.

“Yang kedua adalah melakukan refund uang sejumlah jamaah umroh yang tidak lagi menghendaki umroh tapi lebih memilih dikembalikan uangnya itu,” tegas dia.

Izin First Travel dicabut karena dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai Pasal 69 pada PP yang sama. 

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...