Gagal Berantas Korupsi, Presiden Harus Copot Menhub



Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK semakin membuktikan kegagalan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam menjalankan Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yakni menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Sebagai Menhub Budi Karya bertanggungjawab langsung terhadap kementerian yang dipimpinnya. Dia tidak mampu mengendalikan dan melakukan pengawasan agar anak buahnya tidak menerima suap. Saya rasa sangat tepat bila Jokowi mencopot Budi Karya sebagai menhub,” kata Koordinator Presidium Pergerakan Andrianto kepada Harian Terbit, Kamis (24/8/2017).

Apalagi, lanjut mantan Sekjen Prodem ini, OTT sudah pernah terjadi beberapa waktu lalu. Publik masih ingat di awal menjabat pihak kepolisian melakukan OTT masalah pungli di Kemenhub. “Jadi karena kembali terjadi, sudah jelas Budi Karya tidak layak dipertahankan. Presiden harus mencopot menhub pada reshuffle jilid III mendatang,” papar Andrianto.

Dia berharap KPK KPK harus menelisik semua pejabat Kemenhub, mulai dari Budi Karya sampai pejabat eselon 1 dan 2. “PPATK juga perlu mengecek semua aliran dana yang masuk ke seluruh pejabat eselon 1 Kemenhub termasuk Menhub,” papar Andrianto.

Rp 20 Miliar

Sementara itu, KPK  menetapkan dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Tahun Anggaran 2016-2017.

"Setelah pemeriksaan awal yang dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek barang dan jasa di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017 yang diduga dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan dua orang tersangka, yaitu Antonius Tonny Budiono (ATB) dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan (APK).

Lebih lanjut, Basaria menyatakan dari kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 23-24 Agustus 2017, KPK mengamankan sejumlah uang dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Pertama, empat kartu ATM dari tiga bank penerbit yang berbeda dalam penguasaan ATB. Kedua, 33 tas berisi uang dalam pecahan mata uang rupiah, dolar AS, poundsterling, euro, ringgit Malaysia senilai total Rp18,9 miliar berupa "cash" dan dalam rekening Bank Mandiri terdapat sisa saldo Rp1,174 milir.

"Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp20 miliar," kata Basaria.

Diduga, kata Basaria, pemberian uang oleh APK kepada ATB terkait dengan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Menurut Basaria, KPK mengungkap modus yang relatif baru dalam operasi tangkap tangan kali ini karena penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM.

"Rekening dibuka oleh pemberi menggunakan nama pihak lain atau diduga fiktif selanjutnya pemberi menyerahkan ATM pada pihak penerima. Kemudian pemberi menyetorkan sejumlah uang pada rekening tersebut karena bertahap dan penerima menggunakan ATM dalam berbagai transaksi," ucap Basaria.

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...