Bukti Program Ahok Gagal: 6.515 Penghuni Rusun Terancam Diusir



Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengusir 6.514 penghuni rusunawa yang menunggak pembayaran sewa rusun Rp32 miliar sejak Januari hingga Juni 2017 di 23 rusun di Jakarta, dinilai sebuah bukti gagalnya program yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Daftar dosa kegagalan Ahok makin panjang. Ternyata program relokasi warga penertiban tidak berhasil dengan baik," kata anggota DPRD DKI, Prabowo Soenirman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (14/8/2017).

Menurut dia, apabila pengusiran terhadap penghuni rusunawa betul-betul dilaksanakan, maka akan menimbulkan masalah sosial baru. Bahkan, berpotensi memunculkan masalah gangguan sosial serta naiknya angka kriminalitas.

Dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ada sekitar 6.514 unit yang dihuni oleh penghuni relokasi menunggak bayar sewa rusun. Tunggakan itu, mencapai Rp32 miliar sejak Januari hingga Juni 2017 di 23 rusun di Jakarta.

Ditertibkan

Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Permukiman pemprov DKI, Agustino Darmawan mengaku bahwa pihaknya hanya melakukan tugas sesuai prosedur. "Pokoknya yang melanggar kita tertibkan. Yang jelas kami hanya lakukan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya di Jakarta.

Diungkapkannya, ada aturan yang harus dijalankan bagi penunggak sewa rusun. Sedangkan untuk masalah pembayaran, pihaknya telah memberikan surat teguran sebelum melakukan pengusiran.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah memberi kelonggaran kepada penunggak biaya unit Rusun, jika yang bersangkutan benar tidak mampu membayar. Nantinya, Pemprov akan memberi subsidi melalui Badan Amil Zakat DKI Jakarta.

"Bagi yang tidak mampu benar, kita akan beri kebijakan khusus. Bazis kan ada untuk itu, mereka yang kaum dhuafa nanti kita bantu Bazis,"

Bagi yang sengaja menunggak padahal tergolong mampu, maka mereka wajib membayar,” kata Djarot di Balaikota DKI, Jakarta Pusat.

Salah Langkah

Menyikapi itu, Wakil Ketua DPRD DKI JakartaAbraham Lunggana (Haji Lulung) menilai, Pemprov DKI salah mengambil keputusan terkait relokasi warga ke rumah susun. Menurut dia, pada masa pemerintahan mantan Gubernur DKI Ahok, Pemprov tak memikirkan dampak yang ditimbulkan, jika warga direlokasi ke rusun dengan sistem sewa.

"Ini jelas kan, sekarang rakyat dibebani persoalan baru. Dulu (Pemprov DKI) enggak mikir. Saya kan ngomong dulu, terlambat sih pada mikirinye," kata Lulung di Jakarta, Minggu (13/8/2017).

Lulung menyarankan, Pemprov DKI dapat menurunkan biaya sewa. Dengan begitu warga bisa membayar tunggakannya. "Solusinya adalah, ya, coba diturunin aja biaya sewa, supaya bisa terjangkau,” tandasnya.

‎Cari Solusi

Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna, menyarankan Pemprov DKI agar mencari solusi terkait hal itu. Terlebih, pada umumnya mereka yang menghuni rusun adalah korban gusuran. Oleh karenanya, harus mencari kebijakan baru guna menghindari pengosongan paksa tersebut.

"Kalau diusir kan ada kesan yang negatif. Haru dicari solusi, ada pengampunan, misalnya yang nunggak 8 bulan ada keringanan untuk membayar 50 persen. Atau 6 bulan berapa persennya, kemudian selanjutnya adanya perjanjian tidak ada lagi tunggakan-tunggakan, itu dipetakan juga siapa yang sekiranya membutuhkan bantuan, apakah memang enggak mampu sama sekali," kata Yayat di Jakarta, Minggu (13/8/2017).

Yayat memprediksi, para penghuni akan melayangkan protes terhadap kebijakan itu. Melihat hal itu bukanlah keinginan mereka untuk menghuni rusun.

Dirinya menduga, penghuni menunggak bukan karena faktor ketidakmampuan, melainkan adanya faktor psikologis.

Yayat menyarankan, pemerintah harusnya mengamati penghuni-penghuni rusun, terutama alasan mengapa tak mampu membayar tunggakan. "Jadi harus ada pertimbangan yang lebih matang. Dulu disgusur kenapa? alasannya kenapa?" tandasnya.‎ 

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...