Beda dengan Srilanka, Bappenas Yakin Indonesia tak Tergadai ke Cina



Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan Indonesia tak akan beranasib sama dengan Srilanka yang gagal membayar utang ke Cina.

“Utang Indonesia terhadap Cina kecil, hanya terbatas pada beberapa proyek tol,” kata Bambang, di Kantor Bapenas, Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Menurut dia, kreditur terbesar masih Bank Dunia, Jepang, Asian Development Bank (ADB), Jerman dan Perancis. Pada 2014, posisi utang Indonesia ke Cina hanya 7,869 miliar dolar AS. Bahkan pada 2010 utang Indonesia ke Cina hanya 2,488 miliar dolar AS. Adapun dari 2014 sampai Mei 2017 jumlah utang Indonesia meningkat sekitar 7,622 miliar dolar AS atau naik hampir dua kali lipatnya.

“Jadi dengan utang yang kecil itu jauh sekali risikonya berhadapan dengan konteks di sri Lanka. Jumlah utang Indonesia terhadap Cina kecil sekali. Kalau naik pun karena sebelumnya tidak ada,” ujar Bambang.

Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia punya uang untuk bayar utang jatuh tempo. Sehingga, nasib Indonesia tidak akan seperti Sri Lanka yang terjebak utang oleh Cina.

“Bisa lihat penerimaan perpajakan kita dalam setahun jauh lebih besar dari utang yang jatuh tempo di tahun tersebut,” kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Scenaider Siahaan, saat dihubungi, Jumat (4/8/2017).

Ia menambahkan, disamping buat bayar utang, pemerintah punya prioritas untuk belanja seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan infrastruktur. Disamping itu, lanjutnya, pemerintah punya luxury untuk meminjam dulu untuk melunasi utang atau istilahnya refinancing, meski luxury ini tidak selalu ada pada semua jenis peminjam.

“Kalau uang Indonesia dipakai buat lunasi utang, belanja prioritas tersebut diatas akan menjadi korban,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Sri Lanka pada Sabtu (29/7/2017) waktu setempat menandatangani kesepakatan senilai triliunan dolar AS untuk membiarkan BUMN Cina mengambil alih pelabuhan di negara tersebut.

Pembicaraan mengenai penjualan aset milik Pemerintah Sri Lanka tersebut sudah berlangsung lama, sejak negara tersebut diketahui tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar utangnya ke pihak Cina.

Penjualan 70 persen saham atau senilai 1,1 triliun dolar AS di Pelabuhan Hambantota ini dibenarkan oleh Menteri Perhubungan Sri Lanka Mahinda Samarasinghe. Penjualan saham pelabuhan ke BUMN Cina, China Merchants Port Holdings, ini mendapat penolakan dari serikat pekerja industri. Mereka bahkan akan melakukan aksi mogok kerja mulai pekan ini untuk menentang penjualan tersebut.

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...