72 Tahun Merdeka, Hukum di Indonesia Belum Tegak



Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut masalah penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang ha‎rus diselesaikan pemerintah dalam perayaan 72 Tahun Kemerdekaan.
Aktivis Kontra‎S, Nisrina Nadhifah Rahman mengatakan, kegagalan penegakan hukum di negara ini tercermin dari gagalnya pemerintah memilih Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang tepat.
Menurutnya, Wiranto tak layak menjadi ‎Menkopolhukam lantaran dosa politik Mantan Panglima ABRI itu dinilainya terlalu banyak hingga tak pantas menduduki posisi itu.
‎”Kegagalan penegakan hukum kita, tercermin dari gagalnya kita memilih Menkopolhukam. Kita sudah gagal dari awal,” ujar Nisrina di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2017).
Selain itu, citra kepolisian juga menjadi‎ salah satu ironi yang harus diperbaiki. Sebab, menurut catatan Kontras, di sepanjang Tahun 2016-2017, terdapat 790 kasus kekerasan ‎di Indonesia.
Menurutnya, data itu dapat dijadikan acuan jika masyarakat perlu mengawasi kinerja kepolisian. Tujuannya, agar fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dapat terwujud.‎
“Intinya dia (kepolisian) enggak boleh menggunakan kewenangannya untuk menindak orang-orang secara tebang pilih,” imbuhnya.
Ia pun mengakui bila banyak masyarakat saat ini tidak percaya dengan kepolisian.
‎”Bagaimana kita mau percaya sama polisi kalau ternyata jenderal-jenderalnya juga terlibat korupsi atau kejahatan besar. Ini sebenarnya PR bagi negara, untuk bagaimana mengembalikan citra itu tadi,” pungkasnya.

loading...

Subscribe to receive free email updates:

loading...